DEMOCRAZY

 

MENGENAL DEMOKRASI DAN HAK AZASI MANUSIA (HAM)

Oleh: Zaenal Muttaqin, S.HI *)

 

A.      Demokrasi

Demokrasi secara etimologi dan terminologi terdapat beberapa pendapat yang berbeda. Demokrasi secara istilah berasal dari dua kata yaitu demos dan kratos. Demos mengandung arti rakyat dan kratos mengandung arti pemerintahan. Bilamana kedua kata digabung menjadi demokrasi mengandung makna pemerintahan rakyat. Makna dari pemerintahan rakyat adalah bahwasannya segala kebijakan yang dibuat oleh Negara akan melibatkan partisipasi rakyat. Partisipasi rakyat tentunya dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu pertama rakyat harus mengetahui. Kedua, rakyat harus ikut memikirkan. Ketiga, rakyat harus ikut memusyawarahkan. Dan yang keempat, rakyat harus ikut memutuskan. Selain hal tersebut diatas juga tidak kalah pentingnya terhadap partisipasi rakyat adalah rakyat harus ikut aktif melaksanakan.

 

                  Sumber: https://www.kompasiana.com/josephineirene/5c0015e0ab12ae67f82d48f3/sehatkah-demokrasi-kita

Demokrasi merupakan bentuk sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi dikembangkan untuk menumbuhkan partisipasi rakyat, bukan partisipasi seseorang atau kelompok. Peran rakyat (baca: publik) lebih dihargai karena berperan penting dalam mengambil keputusan untuk kepentingan publik. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam suatu konsep demokrasi adalah yang berkaitan dengan konsep ―kewajiban dan keadilan‖. Konsep kewajiban biasanya dilawankan dengan konsep hak. Jika kita dikatakan memiliki hak atas suatu perbuatan sendiri, maka ornag lain memiliki kewajiban membiarkan kita melakukannya. Jika mereka menghalangi kita, maka mereka melanggar kewajiban yang telah dibebankan oleh aturan hukum dan dapat dikenai sanksi.

Secara prinsip demokrasi mengandung arti dijunjung tingginya hak setiap orang untuk berpendapat, untuk memiliki ideologi tertentu, dan untuk memiliki identitas tertentu. Demokrasi menghargai setiap pendapat yang keluar dari pikiran setiap orang. Penilaian bernilai tidaknya suatu pendapat semata-mata didasarkan pada isi pendapatnya bukan siapa yang berpendapat. Prinsip demokrasi juga mengajarkan bahwa perbedaan cara hidup karena perbedaan cara memandang hidup (ideologi) sebagai sesuatu yang lumrah. Tidak bisa dipisahkan karena seseorang berbeda ideologi dengan umumnya anggota masyarakat maka ia dikucilkan.

Berdasarkan makna etimologi dan terminologi, bahwa demokrasi merupakan sebuah mekanisme keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam suatu Negara bangsa (nations state). Demokrasi identik dengan kebebasan dalam kehidupan sosial dalam sebuah Negara, yang tentunya bukan kebebasan absolut. Selain itu demokrasi erat kaitannya dengan hak dan kewajiban, saling menghargai dan menghormati individu dengan individu atau individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok lainnya baik kelompok mayoritas maupun minoritas untuk mewujudkan perdamaian dan kemaslahatan manusia.

 B.      Hak Azasi Manusia (HAM)

Istilah HAM  dikenal dalam berbagai bahasa asing, antara lain: human right, fundamental right, des droits de I’homme, the right of man, basic right. Human Right dianggap sebagai terminologi yang paling memadai dan paling komprehensif dan dapat menampung aspek internasional dan aspek nasional dari hak asasi manusia. Seluruh istilah tersebut secara substansial adalah sama, hanya peristilahannya saja yang berbeda. Hingga saat ini belum ada definisi HAM yang bersifat baku dan mengikat. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai  pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak  sendiri  mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: (a) pemilik hak; (b) ruang lingkup penerapan hak; dan (c) pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak  kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.

Adanya hak persamaan dan hak kebebasan menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hak yang ada dalam dirinya, dan kewajiban yang ditunaikan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan. Manusia sebagai makhluk sosial melakukan interaksi dalam hidup dan kehidupannya, hubungan yang saling menguntungkan (mutual interaction), hubungan yang saling memberi dan menerima (take and give), dan bentuk-bentuk interaksi sosial lainnya. Karena itu ketika seseorang menuntut hak juga harus melakukan kewajiban. 

Pernyataan John Locke bahwa hak asasi manusiaadalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari

 C.      Demokrasi dan HAM

Demokrasi sebagai simbol peradaban masyarakat modern oleh bangsa-bangsa di dunia. Demokrasi dan HAM merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Demokrasi dan HAM dapat juga dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya konsepsi demokrasi dan HAM yang telah terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan. Untuk menjamin keterlaksanaan penegakkan HAM secara demokratis diperlukan peraturan perundangan dan perangkat hukum lainnya yang berlaku.

  

 Sumber: https://www.spiritriau.com/Opini/Kondisi-HAM-dan-Demokrasi-di-Indonesia

Masyarakat yang demokratis selalu menjunjung tinggi hak-hak sipil dan menghormati kebebasan. Kebebasan yang diperoleh secara individual maupun sosial harus dapat dipenuhi. Kebebasan individual mengacu pada kemampuan individu untuk menentukan segala sesuatu yang akan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kebebasan yang dimiliki, seseorang akan mampu berprakarsa untuk menempuh langkah-langkah terbaik untuk mengembangkan diri dan masyarakatnya. Dengan kebebasan sosial dimaksud sebagai ruang bagi pelaksanaan kebebasan individual. Pembatasan-pembatasan secara ketat yang dilakukan oleh lembaga pemerintah atau militer atas kehidupan warga negara dapat merusak kebebasan individual.

Demokrasi sebagai kedaulatan rakyat. Rakyat adalah pemilik kedaulatan sejati sehinggasudahsewajarnya apabila kepercayaan dan amanah yang diberikan pada wakil rakyat tidakdapat dipertanggungjawabkan dengan baik, maka kepercayaan dan amanah tersebutdikembalikan pada pemiliknya sendiri. Esensi demokrasi hendaknya diletakkan di atasprinsip dan kesadaran akan kepentingan bersama. Keputusan mayoritas haruslahdihormati namun, sedapat mungkin dihindari dominasi mayoritas dan tindakan tiraniminoritas dalam pembuatan suatu kebijakan politik.

Hak asasi manusia sebagai konsep yang dipengaruhi oleh berbagai aspek, diantaranya ideologi, politik, dan budaya yang melingkupinya. Meski secara historis sudah ada jauh sebelumnya, perdebatan tentang universalitas dan partikularitas HAM masih diperbincangkan di berbagai kesempatan oleh berbagai kalangan hingga saat ini. Dikarenakan Esensi HAM bersifat universal, maka pandangan yang menyatakan bahwa HAM berasal dari budaya ―Barat sehingga bertentangan dengan budaya ―Timur adalah pandangan yang kurang tepat. Sesungguhnya bukan budaya ―Barat‖ berhadapan dengan budaya Timur‖, sehingga tesis yang menghadapkan pada kedua hal tersebut dan kemudian mempertentangkannya adalah tidak sesuai dengan sifat melekat dan universal dari HAM.

 

Sumber:

Asshiddiqy, Jimly. ―Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia. presented at the Studium General  pada acara The 1st National Converence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, Desember 2005.

Hidajat, Imam.   2009.    Teori-Teori Politik. Malang:SetaraPress

 

*) Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Pangalengan, pemerhati politik, Hukum, dan HAM.