Environmental Law

 MENGENAL PERAN JAKSA, HAKIM, DAN PENGACARA DALAM MENGADILI KASUS KARHUTLA

Oeh Tim Redaksi Literatsmansa

 

Hukum yang kuat bukan sekadar hukum yang mampu menghukum pelanggar, melainkan hukum yang mampu melindungi hak setiap manusia secara adil. Dalam negara hukum, kekuasaan tidak boleh berada di atas hukum. Prinsip ini menjadi penting ketika membandingkan penegakan hukum di Indonesia dengan negara lain, seperti Amerika Serikat dan Jerman, terutama dalam menghadapi persoalan lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan. Indonesia menganut tradisi hukum kontinental (civil law) yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama. Amerika Serikat memiliki tradisi common law yang memberikan peran penting kepada preseden pengadilan, sedangkan Jerman juga berakar pada sistem civil law. Perbedaan tersebut memengaruhi mekanisme pemeriksaan perkara, peran hakim, dan proses penuntutan (Dubber & Hörnle, 2014; Feeney & Herrmann, 2021).

 
Sumber: https://bpbd.limapuluhkotakab.go.id/berita/penyebab-kebakaran-hutan

Dalam sistem Amerika Serikat, proses peradilan pidana umumnya bercorak adversarial, yakni jaksa dan pengacara pembela mengajukan serta menguji argumentasi dan bukti di hadapan hakim. Dalam perkara tertentu, juri turut menentukan fakta. Sementara itu, hakim di Jerman memiliki peran lebih aktif dalam pemeriksaan fakta dan bukti. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keadilan dapat diupayakan melalui mekanisme yang beragam, asalkan hak para pihak dan prinsip peradilan yang adil tetap dijamin.      Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat sebagai negara hukum. Namun, tantangan penegakan hukum tetap berkaitan dengan integritas aparat, independensi peradilan, transparansi, serta kesetaraan akses masyarakat terhadap keadilan. Tantangan tersebut terlihat dalam penanganan Karhutla di Kalimantan, yang tidak hanya menimbulkan kerusakan hutan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas ekonomi, dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pembenahan tidak cukup dilakukan dengan memperbanyak peraturan, tetapi harus disertai perbaikan pelaksanaan dan pengawasan.

 Sumber: https://www.google.com/search?q=landasan+konstitusional

Dalam proses tersebut, jaksa, hakim, dan pengacara memiliki peran strategis. Jaksa bertugas melakukan penuntutan berdasarkan hukum dan bukti. Dalam kasus Karhutla, jaksa perlu menelusuri secara objektif apakah kebakaran disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan, atau praktik pembukaan lahan yang melanggar hukum, termasuk kemungkinan keterlibatan korporasi. Jaksa yang profesional tidak sekadar mengejar putusan bersalah, tetapi harus menjaga objektivitas serta menghormati prosedur hukum. Kajian Gilliéron (2014) memperlihatkan pentingnya membandingkan kewenangan penuntut umum dan mekanisme pertanggungjawabannya di berbagai negara. Hakim bertanggung jawab memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara independen. Dalam perkara Karhutla, putusan harus mempertimbangkan fakta yang terbukti, alat bukti yang sah, dampak kerusakan lingkungan, kerugian masyarakat, serta hubungan antara tindakan terdakwa dan terjadinya kebakaran. Putusan harus didasarkan pada fakta yang terbukti, alat bukti yang sah, dan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, pengacara atau advokat berperan memberikan bantuan dan pembelaan hukum agar hak klien terlindungi. Pembelaan bukan berarti membenarkan pelanggaran, melainkan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai aturan.

 
Sumber: https://www.istockphoto.com/id/search/2/image-film?phrase=pembelaan+hukum

Ketiga profesi tersebut harus bekerja berdasarkan integritas dan etika. Jaksa tidak boleh memaksakan tuntutan, hakim tidak boleh tunduk pada intervensi, dan advokat tidak boleh menghalalkan segala cara demi memenangkan perkara. Dalam kasus Karhutla, integritas aparat sangat penting agar penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku lapangan, sementara pihak yang memiliki modal atau kewenangan justru terhindar dari pertanggungjawaban. Perbedaan fungsi mereka justru menjadi bagian penting dari mekanisme peradilan yang sehat. Indonesia dapat mempelajari praktik baik dari negara lain, khususnya dalam pengujian bukti, perlindungan hak terdakwa, akuntabilitas aparat, dan penegakan hukum lingkungan. Namun, setiap pembaruan harus disesuaikan dengan konstitusi dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Penanganan Karhutla juga perlu dilakukan secara terpadu melalui pengawasan perizinan, pencegahan pembakaran lahan, pemulihan lingkungan, serta pemberian sanksi yang proporsional dan efektif.

 
Sumber: https://www.purbalinggakab.go.id/gerakan-bersih-lingkungan-purbalingga-kumpulkan-15-ton-sampah

Pada akhirnya, keberhasilan penegakan hukum tidak diukur dari seberapa keras hukuman dijatuhkan, melainkan dari seberapa adil hukum diterapkan. Dalam kasus Karhutla di Kalimantan, hukum harus tegas terhadap pihak yang terbukti menyebabkan atau membiarkan terjadinya kebakaran, tetapi juga harus melindungi masyarakat yang terdampak dan orang yang tidak bersalah. Ketika jaksa, hakim, dan advokat menjalankan tugas secara profesional, kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat tumbuh, perlindungan lingkungan menjadi lebih kuat, dan keadilan semakin nyata.

 

Sumber Pustaka:

·         Dubber, M. D., & Hörnle, T. (2014). Criminal Law: A Comparative Approach. Oxford University Press.

·         Feeney, F., & Herrmann, J. (2021). One Case - Two Systems: A Comparative View of American and German Criminal Justice Systems. Brill.

·         Gilliéron, G. (2014). Public Prosecutors in the United States and Europe: A Comparative Analysis with Special Focus on Switzerland, France, and Germany. Springer.

·         Syaufina, Lailan. (2008). Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia: Perilaku Api, Penyebab, dan Dampak Kebakaran. Malang: Bayumedia Publishing.