ECONOMIC VIEW

 "PERAYAAN KEMERDEKAAN KE-80 DIBAYANGI KRISIS? TINJAUAN EKONOMI INDONESIA DARI PAJAK, SUMBER DAYA ALAM, DAN BUMN"

oleh Insan Sani, S.E., M.M *)

 

Indonesia sedang menghadapi sejumlah tantangan fiskal dan ekonomi yang memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Salah satu isu utama adalah ketergantungan yang sangat besar terhadap pajak sebagai sumber penerimaan negara. Apakah ini tanda negara menuju krisis? Artikel ini mengulas ciri-ciri negara menuju krisis dan bagaimana kondisi Indonesia saat ini jika dilihat dari APBN, pajak, pengelolaan sumber daya alam (SDA), dan kinerja BUMN.

·         Struktur APBN Indonesia Saat Ini

·         Pajak menyumbang sekitar 80% dari total penerimaan negara.

·         Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari SDA dan BUMN hanya sekitar 15%.

·         Sisanya, sekitar 5% berasal dari hibah dan utang luar negeri.

Sumber: https://alokop.id/peta-ekonomi-indonesia-2025-umkm-koperasi/

Masalahnya, jika sektor pajak terganggu akibat perlambatan ekonomi, maka APBN akan sangat rentan karena sumber lainnya belum dioptimalkan.

Apa Itu PNBP?

PNBP merupakan sumber penerimaan negara selain pajak, seperti:

 

·         Royalti dan iuran dari SDA (tambang, migas, kehutanan)

·         Dividen dari BUMN

·         Biaya layanan publik (paspor, SIM, STNK, dll)

·         Denda administratif

Sayangnya, masih banyak potensi PNBP yang belum dimaksimalkan oleh negara.

 Sumber: https://www.pajak.com/pajak/apa-itu-pnbp-jenis-tarif-dan-cara-membayarnya/

Ciri-Ciri Negara Menuju Krisis

 

1.       Ketergantungan Tinggi pada Pajak Negara menjadi rapuh saat ekonomi melambat dan penerimaan pajak anjlok.

2.       Korupsi dan Pemborosan Anggaran Dengan indeks persepsi korupsi yang masih buruk (IPK 34/100), belanja negara sering tidak efektif karena kebocoran.

3.       Utang Pemerintah yang Terus Meningkat Utang Indonesia tahun 2025 diperkirakan menembus Rp 9.000 triliun dengan pembayaran bunga tahunan lebih dari Rp 500 triliun.

4.       Kinerja BUMN yang Lemah Banyak BUMN merugi atau minim kontribusi, bahkan beberapa masih bergantung pada dana talangan pemerintah.

5.       Eksploitasi SDA tanpa Nilai Tambah untuk Negara SDA banyak dikuasai pihak swasta atau asing, dan produk yang diekspor masih berupa bahan mentah dengan royalti kecil.

6.       Ketimpangan Sosial yang Tinggi Rakyat menghadapi beban hidup berat karena kenaikan harga dan pajak, sementara subsidi terus dikurangi.

Apakah Indonesia Sudah Krisis?

Belum. Namun berbagai gejala krisis fiskal dan ekonomi sudah mulai tampak. Indonesia masih punya peluang mencegah krisis jika:

·         SDA dan BUMN dikelola dengan efisien dan transparan

·         Pajak diarahkan pada keadilan sosial, bukan sekadar target angka

·         Korupsi diberantas serius

·         Sumber pendapatan negara lebih beragam dan berkelanjutan

Sumber: https://www.law-justice.co/artikel/185541/prospek-ekonomi-2025-2026-sulit-perlu-reformasi-kebijakan-fiskal/

Solusi dan Rekomendasi

·         Optimalkan SDA dengan hilirisasi dan industrialisasi dalam negeri.

·         Reformasi BUMN agar lebih efisien, untung, dan kompetitif.

·         Tingkatkan transparansi dan pengawasan keuangan negara.

·         Bangun sistem perpajakan yang adil dan progresif.

 

Sumber: https://www.antaranews.com/infografik/4105617/strategi-pemerintah-cegah-resesi-ekonomi

Kekuatan negara bukan hanya dari besar kecilnya pajak yang dikumpulkan, tapi dari bagaimana pemerintah mengelola kekayaan negara dan rakyatnya secara adil, efisien, dan berdaulat. Jangan sampai Indonesia bergantung pada satu sumber, sementara potensi besar lainnya dibiarkan terbengkalai.

*) Guru Ekonomi dan Prakarya Kewirausahaan di SMAN 1 Pangalengan, Praktisi dan Pelaku usaha Jasa Wisata dan Produk Olahan Pertanian

**) dari berbagai sumber